SOSIALISASI Implementasi Instruksi Presiden No 4 tahun 2019

Sehubungan telah dilaksanakannya pertemuan koordinasi pelaksanaan implementasi Instruksi Presiden No 4 tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia khususnya yang diinstruksikan pada Kementerian Kesehatan untuk mengkaji pembiayaan yang diperlukan dalam meningkatkan kapasitas negara yang diselenggarakan oleh Pusat Analisis Determinan Kesehatan pada tanggal 10 - 12 September 2019 di Jakarta, bersama ini kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pertemuan dibuka oleh Sekretaris Jenderal dan dihadiri oleh perwakilan dari:
a) Unit terkait Perencanaan Sekretariat Kabinet
b) Unit terkait Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
c) Unit terkait Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
d) Unit terkait Perencanaan Kementerian Dalam Negeri
e) Unit terkait Perencanaan Kementerian Luar Negeri
f) Unit terkait Perencanaan Kementerian Pertahanan
g) Unit terkait Perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
h) Unit terkait Perencanaan Kementerian Keuangan
i) Unit terkait Perencanaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
j) Unit terkait Perencanaan Kementerian Perindustrian
k) Unit terkait Perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika
l) Unit terkait Perencanaan Kementerian Pertanian
m) Unit terkait Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
n) Unit terkait Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan
o) Unit terkait Perencanaan Bappenas
p) Unit terkait Perencanaan Tentara Nasional Indonesia
q) Unit terkait Perencanaan Kepolisian Republik Indonesia
r) Unit terkait Perencanaan BNPB
s) Unit terkait Perencanaan BPOM
t) Unit terkait Perencanaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
u) Unit terkait Perencanaan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
v) Anggota Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan Global di Lingkungan Kementerian Kesehatan
2. Tujuan dari pertemuan adalah meningkatkan peran aktif serta koordinasi dari kementerian dan lembaga yang tercantum dalam inpres dan menetapkan Person in Charge tiap K/L sehingga dapat terbentuk tim yang terdiri dari lintas program dan sektor. Koordinasi antar sektor ini juga merupakan rekomendasi dan tantangan terbesar dari pelaksanaan Joint External Evaluation pada tahun 2017.
3. Indonesia telah menyusun National Action Plan for Health Security (NAPHS) yang dipelopori oleh Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan. Implementasi dari NAPHS dipantau dengan dilakukan monitoring dan evaluasi yang instrumennya juga telah disusun.
4. Berdasar Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan Global di Lingkungan Kementerian Kesehatan, PADK merupakan koordinator dari Technical Area National Legislation, Policy, and Financing. Ada tiga instrumen pembiayaan yang sedang dianalisis oleh PADK, yakni Resource Mapping (WHO), Health Security Financing Assessment Tools (World Bank), Siscobikes penghitungan biaya SPM Provinsi (Kementerian Kesehatan).
5. Resource Mapping (Remap) adalah tools yang bertujuan untuk identifikasi sumber daya dan gap suatu negara. Pembentukan platform remap dilatarbelakangi oleh rekomendasi pertemuan di Cape Town, yakni pengembangan platform untuk information sharing. Fokus dari Remap adalah pemetaan partner global. Saat ini di dunia ada 84 donor dan potential partner yang mendukung spesifik ketahanan kesehatan. Di Indonesia, 95% anggaran bersumber dari APBN, 5% area kebutuhan Indonesia yang belum didukung APBN dapat dihubungkan dengan link potential sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh negara.
6. Health Security Financing Assessment Tools (HSFAT) adalah tools yang bertujuan melihat mekanisme pembiayaan secara nasional. Kecukupan dan kesinambungan anggaran prevent, detect, dan respond merupakan bagian dari kajian pembiayaan ketahanan kesehatan. Pemetaan sumber dana, aliran dana, dan penggunaannya dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi bottle neck dalam sistem.
7. Siscobikes merupakan instrumen penghitungan kebutuhan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Provinsi dan Kabupaten/kota bidang kesehatan. Kaitannya dengan ketahanan kesehatan adalah siscobikes mengkalkulasi besar anggaran untuk memenuhi kebutuhan provinsi dalam pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Perhitungan biaya didasarkan pada Permenkes 4/2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
8. Implementasi dari Inpres 4/2019 dilaksanakan dalam kerangka mencegah, mendeteksi dan merespon.
9. Mencegah berfokus pada aspek-aspek sebagai berikut: penyempurnaan dan/atau pembentukan peraturan perundangan-undangan; peningkatan kemampuan surveilans dan analisis risiko; pengurangan risiko (mitigasi); penelitian dan pengembangan; kesiapsiagaan; peningkatan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral; pencegahan dan pengendalian resistensi antimikroba; dan peningkatan keamanan pangan.
10. Mendeteksi berfokus pada aspek-aspek sebagai berikut: sistem peringatan dini; investigasi; dan penanganan dini kasus berpotensi wabah
11. Merespons berfokus pada aspek-aspek sebagai berikut: Manajemen Darurat; Pembatasan Penularan; Penyelamatan dan Evakuasi; dan Pemulihan.
12. Walaupun pembiayaan tren pembiayaan ketahanan kesehatan mulai meningkat dengan adanya inpres di atas, upaya ketahanan kesehatan harus tetap berkompetisi dengan prioritas kesehatan lainnya agar mendapat perhatian. Hal inilah yang menjadi tantangan dalam implementasi inpres.
Rencana Tindak Lanjut:
Bersurat kepada kementerian dan lembaga yang tercantum dalam Inpres 4/2019 agar masing-masing instansi dapat menunjuk key person pada unit perencanaan dan teknis K/L masing-masing untuk berkoordinasi lebih lanjut.
Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon perkenan arahan Bapak Sekretaris Jenderal selanjutnya. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Tags: Kegiatan Kementerian Kesehatan,
Responsive image
Responsive image

5 Prioritas Bidang Kesehatan dalam…

Tema kesehatan menjadi satu dari tiga tema besar…

Responsive image

Cuci Tangan Pakai Sabun Cegah…

Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan…

Responsive image

Rancangan Strategis Kemenkes 2020-2024

Pertemuan Penguatan Program Kesehatan Pusat dan…

Responsive image

Kemenkes Optimalkan PSN Cegah…

Memperingati Asean Dangue Day (ADD) 2017 15…

Responsive image

Pelantikan Jabatan Struktural…

20 Januari 2016   KEPUTUSAN…

Responsive image

UPDATE DATA CORONA 7 APRIL 2020…

UPDATE DATA CORONA 7 APRIL 2020 di Indonesia, tetap…

Responsive image

Tetapkan PSBB Jakarta, Ini Penjelasan…

Menteri Kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial…

Responsive image

DKI Jakarta Terapkan PSBB

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menerapkan…

Responsive image

PSBB

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengumumkan…

Responsive image

PRESIDEN Jokowi Resmikan Wisma…

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan meresmikan…