Acara Finalisasi tools resources mapping SKN

Pembukaan acara finalisasi tools resources mapping SKN dibuka oleh Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan adapun rapat ini melakukan pembahasan diskusi mengenai Salah satu pertimbangan utama dalam penerbitan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah bahwa implementasi pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat realisasi kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk merealisasikan hal ini, telah diatur mengenai urusan pemerintahan bersamaan yang bersifat wajib yang dilimpahkan wewenang kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan otonomi daerah.
Urusan pemerintahan bersamaan adalah urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota. Koridor delegasi urusan ditetapkan dalam SPM Provinsi dan Kabupaten / Kota (Standar Pelayanan Minimal - Standar Layanan Minimum). SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan kualitas Layanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib. Layanan dasar ini berhak untuk diperoleh oleh setiap warga negara seminimal yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis untuk Kepatuhan dengan Kualitas Layanan Dasar di SPM di Sektor Kesehatan . Dengan demikian, SPM menjamin 100?ri semua layanan dasar dan sebagai hak konstitusional setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.
Modalitas utama dalam memberikan layanan dasar bagi setiap warga negara untuk mencapai target penilaian SPM di sektor kesehatan secara nasional adalah penerapan Sistem Kesehatan Nasional yang kuat di semua Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Kesehatan Nasional Sistem.
Sistem Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat NHS menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, adalah manajemen kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung untuk memastikan pencapaian tingkat kesehatan masyarakat tertinggi.
NHS dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan / atau masyarakat, secara berkelanjutan, sistematis, terarah, komprehensif, dan responsif terhadap perubahan dengan mempertahankan kemajuan, persatuan, dan ketahanan nasional. Komponen NHS terdiri dari 7 subsistem, yaitu: 1) Upaya Kesehatan; 2) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; 3) Pembiayaan Kesehatan; 4) Sumber Daya Manusia Kesehatan; 5) Sediaan Farmasi, Peralatan Kesehatan dan Makanan; 6) Manajemen Kesehatan, Informasi dan Regulasi; dan 7) Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan berbagai faktor penentu kesehatan seperti faktor penentu politik, faktor penentu sosial, faktor penentu ekonomi, faktor penentu agama, faktor penentu budaya dan lain-lain sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pada akhirnya kepuasan warga negara sebagai pemilik hak konstitusional yang merupakan penerima layanan kesehatan dasar SPM Kabupaten / Kota adalah otoritas tertinggi yang harus dijamin, juga akses dan kualitas layanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Tags: Isu,
Responsive image
Responsive image

5 Prioritas Bidang Kesehatan dalam…

Tema kesehatan menjadi satu dari tiga tema besar…

Responsive image

Rancangan Strategis Kemenkes 2020-2024

Pertemuan Penguatan Program Kesehatan Pusat dan…

Responsive image

Cuci Tangan Pakai Sabun Cegah…

Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan…

Responsive image

Kemenkes Optimalkan PSN Cegah…

Memperingati Asean Dangue Day (ADD) 2017 15…

Responsive image

Pelantikan Jabatan Struktural…

20 Januari 2016   KEPUTUSAN…

Responsive image

Pencairan Insentif Nakes Penanganan…

Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Keuangan…

Responsive image

Rekrutmen CPNS 2020 ditiadakan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi…

Responsive image

Kasus Positif COVID-19 Bertambah…

Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan…

Responsive image

UPDATE DATA CORONA 9 JULI 2020…

UPDATE DATA CORONA 9 JULI 2020 DI INDONESIA…

Responsive image

Menkes Terbitkan Protokol Kesehatan…

Jakarta, 2 Juli 2020 Secara bertahap pemerintah…