Ibadah Haji Itu Syaratnya Istithoah

Jakarta, 1 November 2017

Setiap muslim tentu mengetahui bahwa ibadah haji termasuk salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi seluruh muslim karena ada syarat yang mengikat, yaitu Istithoah.

Istithaah kesehatan jemaah haji mengamanahkan bahwa setiap jemaah haji harus melakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan pada masa tunggu dan sebelum keberangkatan.

Demikian pernyataan Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek, saat membuka kegiatan Evaluasi Nasional Penyelenggaraan Kesehatan Haji di salah satu auditorium hotel di kawasan Pancoran Jakarta Selatan, Rabu petang (1/11).

''Ini bertujuan agar jemaah haji dapat mencapai kondisi istithoah sehingga dapat menjalankan rangkaian ibadah haji sesuai syariat Islam'', tutur Menkes.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI,  Lukman Hakim Syaifuddin, dalam sambutannya menyampaikan dukungannya terhadap penguatan sosialisasi mengenai Istithoah dalam ibadah haji.

''Dua rukun Islam yang pertama adalah diberlakukan pada semua muslim tanpa kecuali. Sementara tiga rukun islam lainnya merupakan kewajiban yang bersyarat. Begitu juga dengan haji, batasannya adalah Istithaah'', terangnya.

Menurutnya, istilah ''melaksanakan ibadah haji bila mampu'' di masyarakat seringkali diartikan kemampuan sebatas finansial saja (bekal yang cukup). Namun, dewasa ini terdapat perkembangan secara makna bahwa mampu tidak hanya secara materi tetapi juga berbicara kesehatan dan peluang (kesempatan).

''Haji juga merupakan ibadah fisik. Maka dibutuhkan pula kemampuan secara fisik'', tambahnya.

Lebih jauh, di kalangan ulama istithoah juga mengalami perkembangan, yang dimaknai dengan kesempatan atau peluang.

''Saya amat sangat bersyukur Kemenkes telah menerbitkan Permenkes tentang hal ini'', imbuhnya.

Pada 2016 lalu, seperti kita ketahui, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes Nomor 15 tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jamaah Haji.

Ke depan, Lukman menggarisbawahi beberapa hal dalam konteks Istithoah Kesehatan Haji. Pertama, terkait kewenangan/otoritas yang menetapkan seseorang mampu secara medis hanyalah para ahli kesehatan, bukan ahli agama. Kedua, perlu didapatkan data penyakit yang diderita para calon jemaah haji. Ketiga, sosialisasi kepada masyarakat bagaimana menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit berat yang tidak diperbolehkan atau dapat membatalkan keberangkatan seseorang ke tanah suci.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id.

 
Tags: Kegiatan Kementerian Kesehatan,
Responsive image
Responsive image

5 Prioritas Bidang Kesehatan dalam…

Tema kesehatan menjadi satu dari tiga tema besar…

Responsive image

Rancangan Strategis Kemenkes 2020-2024

Pertemuan Penguatan Program Kesehatan Pusat dan…

Responsive image

Cuci Tangan Pakai Sabun Cegah…

Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan…

Responsive image

Kemenkes Optimalkan PSN Cegah…

Memperingati Asean Dangue Day (ADD) 2017 15…

Responsive image

Pelantikan Jabatan Struktural…

20 Januari 2016   KEPUTUSAN…

Responsive image

Pencairan Insentif Nakes Penanganan…

Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Keuangan…

Responsive image

Rekrutmen CPNS 2020 ditiadakan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi…

Responsive image

Kasus Positif COVID-19 Bertambah…

Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan…

Responsive image

UPDATE DATA CORONA 9 JULI 2020…

UPDATE DATA CORONA 9 JULI 2020 DI INDONESIA…

Responsive image

Menkes Terbitkan Protokol Kesehatan…

Jakarta, 2 Juli 2020 Secara bertahap pemerintah…