Kemenkes, KPK, BPJS Bentuk Tim Bersama untuk Cegah Kecurangan dalam JKN

19 Juli 2017

Di Indonesia, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program nasional yang sudah dimulai pada tahun 2014 sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). JKN bertujuan memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada masyarakat yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Program JKN melibatkan pengelolaan keuangan negara dalam jumlah besar. Untuk itu, guna menghindari terjadinya kecurangan dan suatu tindak pidana, perlu diterapkan prinsip tata kelola yang baik, kehati-hatian dan akuntabilitas agar dapat dipertanggungjawabkan, Menkes Nila F.Moeloek menyampaikan bahwa pada tahun 2019, Indonesia harus mencapai Universal coverage, dimana seluruh masyarakat diwajibkan menjadi peserta JKN. ''Dana atau iuran yang dibayarkan masyarakat harus kembali kepada masyarakat dan transparan,'' ungkapnya saat menghadiri acara Penandatanganan Surat Keputusan Penanganan Pencegahan Kecurangan dalam Program JKN di Gedung Merah Putih, Jakarta (19/7).

Untuk itu, KPK, Kemenkes Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan membentuk Tim Bersama penanganan kecurangan dalam Program JKN yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

Kesepakatan ini mempersiapkan penyusunan pedoman terkait pencegahan, deteksi dan penyelesaian kecurangan dalam program JKN. Tim pengarah akan memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana terkait dengan persiapan penyusunan, koordinasi dengan instansi/lembaga, memberikan rekomendasi yang dihasilkan dalam piloting pelaksanaan pedoman. Sedangkan Tim Pelaksana terdiri dari Koordinator, Kelompok kerja dalam pencegahan, deteksi dan penyelesaian kecurangan dalam JKN.

''dalam kesepakatan ini kami bekerjasama dan menyusun pedoman deteksi pencegahan kecurangan, untuk dilakukan analisis dan ditindaklanjuti serta menentukan mekanisme dan saksinya,'' tutur Ketua KPK Agus Rahardjo.

Penandatanganan pedoman ini akan diselesaikan secara cepat, pedoman direncanakan selesai pada akhir September tahun 2017, sosialisasi dilaksanakan selama 2 (dua) sampai bulan Desember tahun 2017 dan diterapkan diawal tahun 2018.

Sementara Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris menekankan bahwa keputusan bersama ini jangan dikhawatirkan. ''Sesungguhnya kecurangan yang dimaksud adalah sengaja berbuat curang untuk mencari keuntungan dalam bidang finansial, untuk menghilangkan gratifikasi,'' jelasnya.

Kesepakatan ini merupakan kerjasama yang akan menyentuh banyak hal seperti pelayanan kesehatan dan obat-obatan. Tetapi hari ini yang ditandatangani hanya terkait pedoman untuk pencegahan dan penindakan Fraud dibidang BPJS kesehatan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567,SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id.

 
Tags: Kegiatan Kementerian Kesehatan,
Responsive image
Responsive image

5 Prioritas Bidang Kesehatan dalam…

Tema kesehatan menjadi satu dari tiga tema besar…

Responsive image

Cuci Tangan Pakai Sabun Cegah…

Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan…

Responsive image

Rancangan Strategis Kemenkes 2020-2024

Pertemuan Penguatan Program Kesehatan Pusat dan…

Responsive image

Kemenkes Optimalkan PSN Cegah…

Memperingati Asean Dangue Day (ADD) 2017 15…

Responsive image

Pelantikan Jabatan Struktural…

20 Januari 2016   KEPUTUSAN…

Responsive image

UPDATE DATA CORONA 7 APRIL 2020…

UPDATE DATA CORONA 7 APRIL 2020 di Indonesia, tetap…

Responsive image

Tetapkan PSBB Jakarta, Ini Penjelasan…

Menteri Kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial…

Responsive image

DKI Jakarta Terapkan PSBB

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menerapkan…

Responsive image

PSBB

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengumumkan…

Responsive image

PRESIDEN Jokowi Resmikan Wisma…

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan meresmikan…